AA law office merupakan kantor pengacara yang berpengalaman dalam membantu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri bagi warga negara Indonesia yang beragama selain Islam. Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), berlaku untuk golongan WNI Timur Asing Tionghoa, yang bukan
BerandaKlinikKeluargaPermohonan Penetapan...KeluargaPermohonan Penetapan...KeluargaSelasa, 23 Juni 2009Apa-apa saja syarat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri. Berapa lama prosesnya dan berapa biayanya. Untuk menghemat biaya, saya ingin mengurus sendiri, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan di pengadilan negeri. Terima penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri PN biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan. Namun, yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut. Beberapa bukti yang harus dilengkapi adalah kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, foto copy KTP seluruh pemohon, surat keterangan kematian, dan surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa setempat. Jika memungkinkan anda bisa mengajukan saksi yang dapat menerangkan ihwal perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebutSetelah Anda melengkapi bukti untuk permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Anda dapat membuat permohonan yang ditujukan ke Ketua PN setempat yang berisi identitas para pemohon, alasan permohonan, dan petitum jawaban kami, semoga membantu Bersyukurlahkalau kamu adalah pribumi di indonesia indonesiansub. Contoh surat permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri have an image from the permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri in addition, it will include a picture of a kind that could be seen in the gallery of contoh. Source: edukasi.lif.co.id Bila anda seorang ahli waris ingin mengurus penjualan suatu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka biasaya notaris membutuhkan dokumen-dokumen legalitas yang salah satunya adalah “Surat Keterangan Waris atau Penetapan Waris atau Putusan Pengadilan bila terdapat sengketa”. Surat Keterangan Waris Surat Keterangan Waris ini dapat diartikan sebagai keterangan tertulis yang didalamnya menunjuk pihak-pihak yang berhak atas harta warisan dari pewaris. Artinya, pihak-pihak yang berhak atas warisan tersebut itulah yang mempunyai hak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan termasuk menjualnya. Dalam hukum pembuktian, surat ini dapat diketerogikan sebagai surat dibawah tangan, karena tidak dibuat dihadapan notaris. Namun tidak adanya kewajiban membuat Surat Keterangan Waris di notari dikarenakan dalam aturannya telah menegaskan bagi mereka yang bergolongan orang asli indonesia Pribumi, maka pembuatan Surat Keterangan Warisnya tidak harus di notaris, namun cukup dikuatkan dari kepala desa/ kelurahan atau camat. Adapun dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c butir 4 Peraturan Menteri Agraria/BPN No. 3/ 1997 tentang Kententuan Pelaksanaan PP No. 22/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada prinsipnya sebagai berikut Untuk Warga Negara Indonesia Asli Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris dengan saksi 2 dua orang dan dikuatkan dari Kepala Desa/ Keluarahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia; Untuk Warga Indonesia Keturunan Tionghoa Surat Keterangan warisnya dibuat dihadapan notaris, sehingga nantinya berbentk Akta Keterangan Hak Mewaris; Untuk Warganegara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya Surat keterangan waris dibuat di Balai Harta Peninggalan. Penetapan Waris Pengadilan Penetapan waris merupakan salah satu produk yang dikeluarkan pengadilan yang didalamnya menunjuk siapa-siapa saja berhak untuk mendapatkan hak warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dari segi isi, penetapan waris dan surat keterangan waris dapat dikatakan sama, hal tersebut dikarenakan didalamnya sama-sama berisi penunjukan pihak-pihak berhak untuk mendapatkan hak warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Namun perbedaaannya hanya dapat dilihat dari segi pembuatannya saja. Surat Keterangan Waris tidak harus kepengadilan untuk mengurusnya. Sedangkan Penetapan waris harus ke pengadilan untuk mengurusnya. Untuk mengurus Penetapan Waris di pengadilan, maka pihak yang mengajukan adalah para ahli waris dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan pengadilan. Dalam pengajukan permohonan penetapan waris ini tidak ada lawan, karena sifatnya permohonan voluntair. Dari segi pembuktian, Penetapan waris dari pengadilan ini kuat dan mengikat sepanjang tidak diajukan pembatalan dari ahli waris lain atau pihak ketiga di Pengadilan. Adapun dasar hukum penetapan waris ini diatur juga dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c butir 3 Peraturan Menteri Agraria/BPN No. 3/ 1997 tentang Kententuan Pelaksanaan PP No. 22/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yaitu ” Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa yang salah satunya adalah Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan “. Dengan demikian, bila ahli waris ingin melakukan penjualan atau pengalihan terhadap harta warisan dari pewaris, maka ia dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris bila notaris menginginkan syarat tersebut. Putusan Pengadilan Sengketa Warisan Putusan pengadilan mengenai sengketa waris merupakan salah satu produk pengadilan selain “Penetapan Pengadilan”. Bila di “Penetapan Pengadilan” tidak mengandung sengketa, sedangkan untuk “Putusan Pengadilan” ini mengandung sengketa. Sengketa waris dapat diartikan sebagai perselisihan yang timbul antara ahli waris mengenai pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Umumnya sengketa waris itu terjadi dikarenakan Adanya pihak yang tidak berhak masuk sebagai ahli waris, Pembagian warisan dianggap tidak adil oleh ahli waris, atau Adanya penggelapan atau penjualan atau pengalihan harta warisan oleh salah satu ahli waris Adapun dasar hukum pengajukan sengketa waris di Pengadilan adalah sebagai berikut Untuk yang beragama Islam, sengketa waris diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 188 KHI ” Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.” Untuk beragama Non-Muslim, sengketa waris diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata ”Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.” ________ Bila ingin mengajukan permohonan penetapan waris atau gugatan sengketa warisan di Pengadilan maka silahkan hubungi kami di Legal Keluarga Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 Email klien Ahliwaris yang sudah dewasa wajib mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan IZIN JUAL terkait harta anak dibawah umur dari Pengadilan Negeri tempat ahli waris tersebut berdomisili. Pasal 359 KUHPerdata dengan jelas mengatur bahwa : "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yangTerima kasih kesempatannya. Apakah dasar hukum dari fatwa waris? Apakah akta Notaris dalam hal pewarisan dapat diterima secara hukum? Jika diterima, apakah masih perlu fatwa waris dari Pengadilan? Thank Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat lihat jawaban no. 2 di bawah.2. Akta notaris dalam hal pewarisan bisa berarti akta wasiat lihat Pasal 16 huruf h UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan lihat KUHPerdata Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan.Selain itu, dalam hal pewarisan notaris juga membuat surat keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan dan bukan merupakan akta notaris. Adapun surat keterangan waris verklaring van erfrecht yang dibuat oleh notaris adalah keterangan waris yang dibuat bagi ahli waris dari warga/golongan keturunan Tiong Hoa. Surat keterangan waris tersebut dibuat di bawah tangan, tidak dengan akta notaris. Pembuatan surat keterangan waris bagi keturunan Tiong Hoa oleh notaris, menurut notaris Edison, mengacu pada surat Mahkamah Agung “MA” RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Kadaster di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris SKHW untuk Warga Negara Indonesia itu- Golongan Keturunan Eropah Barat dibuat oleh Notaris;- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan BHP.Demikian dijelaskan Edison dalam artikelnya berujudul “Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah dan Stabilisator” dalam blognya Baca juga tulisan J. Satrio berjudul “Surat Keterangan Waris dan Beberapa Permasalahannya.”3. Jadi, penetapan ahli waris baik yang dikeluarkan oleh pengadlan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari jawaban kami, semoga hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 232. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUntukpenetapan ahli waris beragama Islam, penetapan dibuat Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari ahli waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, untuk penetapan ahli waris beragama selain Islam, Pengadilan Negeri yang akan membuatnya. Apa itu waris? waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris dan bagaimana kedudukan ahli waris terus agara perolehan masing-masing secara adil. Penetapan ahli waris itu sendiri merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa dan untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal,dan untuk melegalisasi kepemilikkan hak atas warisnya, maka secara hukum harus dibuatkanlah surat ketetapan fatwa waris dari Pengadilan dan Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama yang dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak. Pengadilan Agama merupakan yang berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang selain yang beragama Islam maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Pasal 833 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata . Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris ahli waris. Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan yang dimaksud. Untuk mengatur penetapan penetapan ahli waris dapat melalui kecamatan dan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan maka dengan demikian kantor kecamatan tidak berwenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama tempat Pemohon juga bersedia untuk harta diseluruh Indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara. Persyaratan untuk mengajuan Fatwa Waris Surat Permohonan dikirim kepada Kepala Pengadilan Agama Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama Foto copy KTP Para Pihak Foto copy sertifikat hak milik Foto copy bukti kepemilikan lainnya kalau ada, seperti buku tabungan, akta notaris, dll Foto copy akta / surat kematian pemilik barang yang diwarisi Foto copy akta / surat kelahiran para pewaris Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa. Surat keterangan / pengantar dari Kepala Desa. Jika dalam warisan mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan, melainkan suatu gugatan, dan pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Prosedur dalam mengajukan suatu gugatan Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan seperti a. Surat Keterangan Waris, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga. Surat ini menerangkan tentang kematian pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya Keterangan Silsilah, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga, surat ini menggambarkan silsilah keluarga dalam bentuk bagan Segala dokumen bukti kepemilikan dari pewaris baik Sertifikat Hak Milik. Akta Jual Beli dan lain sebagainya yang menunjukkan bukti kepemilikan Jika bukti tertulis tidak ada, maka bukti saksi harus ada dan dipersiapkan, biasanya saksi adalah orang-orang yang melihat sejarah dan riwayat harta tersebut secara langsung, misalnya saksi langsung saat jual beli atau hibah dilakukan Mengajukan gugatan ke pengadilan setempat dalam wilayah dimana obyek harta warisan berada, jika beragama non muslim diajukan ke Pengadilan Negeri sedangkan jika permohonan beragama muslim diajukan ke Pengadilan Agama, saat mengajukan gugatan Pemohon akan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mengikuti proses persidangan yang diawali dengan proses mediasi oleh Pihak pengadilan, dimaņa kedua belah pihak akan dipanggil untuk bermusyawarah tentang apa yang disengketakan yang akan ditengahi oleh seorang mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Apabila mediasi tidak berhasil maka dengan proses sidang Pemeriksaan Gugatan dan kesempatan perbaikan gugatan untuk Penggugat. Jawaban dari Tergugat, boleh lisan dan boleh tertulis Replik dari Penggugat bantahan atas jawaban Tergugat Duplik dari Tergugat bantahan atas Replik Penggugat Pembuktian baik dengan bukti bukti bukti bukti minimal 2 orang yang bukan keluarga dekat ayah, ibu, suami / istri, anak. Permasalahan warisan ini dapat ditempuh dua cara Melalui gugatan. Dalam hal melalui gugatan berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan. Melalui permohonan Dalam hal melalui permohonan yang dapay diajukan para ahli waris dalam hal ini tidak terdapat sengketa dan terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon Pasal 118 HIR/142 RBG . Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBG . Kemudian, pemohon membayar biaya perkara dan setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan. Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda. Namun pada prinsipnya, pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 enam bulan. Nah seperti itu proses penetapan ahli waris. Disini Bizlaw menyediakan jasa pengacara loh untuk menggunakan bantuan hukum dan pendampingan dalam kasus ahli waris tersebut. Anda butuh pendampingan masalah hukum untuk keluarga anda? atau ingin berkonsultasi? Hubungi Kami 📞 0812-9921-5128 📧 info 💻 oHpt.
penetapan ahli waris pengadilan negeri
